Asas Tunggal Pancasila: Representasi Paranoia Rezim Orde Baru terhadap Pergerakan Islam (1970-1990)

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dihapuskannya tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang sila Ketuhanan dalam Piagam Jakarta menyebabkan terjadinya perdebatan panjang antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. M. Natsir, wakil golongan Islam dari Masyumi, menyatakan dengan tegas bahwa Islam harus menjadi dasar negara Indonesia. Menurut Natsir:

“Manusia merupakan khalifah di Bumi, negara harus didasarkan atas ajaran dan keyakinan Islam. Keharusan untuk menegakkan negara Islam bukan saja karena ajaran Islam mengatur hubungan manusia dan Tuhannya, melainkan juga mengatur aspek-aspek kehidupan manusia lainnya seperti aspek sosial, politik, dan ekonomi. Tugas seorang muslim adalah melaksanakan perbuatan baik dan mencegah perbuatan buruk atau amru bil ma’ruf wannahyu ‘anil munkar

(Noer, 1987: 309; Haris, 1994: 151).

Supomo, salah seorang juru bicara golongan kebangsaan, menyatakan bahwa pada dasarnya ia mengakui Islam sebagai suatu sistem kehidupan manusia yang komprehensif. Tetapi karena bangsa Indonesia mempunya kekhasannya tersendiri, gagasan negara Islam sulit untuk diterima (Boland, 1985: 22). Inti dari penolakan Islam sebagai dasar negara adalah agar Indonesia yang masih ‘bayi’ tidak mengalami instabilitas. Indonesia bagian Timur, yang notabene mayoritas non-muslim, akan merasa dianaktirikan oleh Pemerintah, dan kemungkinan akan banyak terjadi gerakan separatis.

Selain dihapuskannya tujuh kata dalam Preambule UUD 1945, kekalahan kelompok Islam pada Pemilu 1955 dengan perolehan suara 45,2% yang menggambarkan realitas kekuatan umat sekaligus menghapus mitos mayoritas umat, menyebabkan kelompok Islam kembali menuntut agar naskah asli Piagam Jakarta diakui sebagai kaidah dasar negara dan peraturan perundangan. Untuk meredam perdebatan ini, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan setahun kemudian, ia memperkenalkan ideologi Nasakom (nasionalisme, agama, dan komunisme) sebagai upaya untuk menyatukan ketiga ideologi dominan dalam masyarakat. Tidak lama kemudian, Soekarno meminta Masyumi membubarkan diri untuk meredam kembali munculnya isu negara Islam dan menyingkirkannya dari DPRGR yang dibentuk Soekarno setelah dibubarkannya parlemen hasil Pemilu 1955.

Pembubaran Masyumi ini membuat semakin mundurnya pergerakan Islam dalam kancah politik. Ketika tumbangnya rezim Orde Lama, golongan Islam memiliki harapan besar terhadap pemerintah Orde Baru. Namun di awal pemerintahannya, Orde Baru yang didominasi pihak militer lebih memilih kelompok sosialis. Salah satu alasannya karena kelompok Islam dianggap akan menghambat modernisasi, isu sentral yang digaungkan pemerintah Orde Baru (Hassan, 1987: 9 dalam Haris, 1994:153). Bukan hanya itu, Soeharto menilai instabilitas Orde Lama adalah akibat sistem politik yang memusatkan perhatian pada pembangunan politik dan terlalu dominannya peran partai politik yang terbagi secara ideologis. Masalah yang dipersoalkan di sini adalah isu primordial-sakral yang diyakini secara fanatik oleh pendukungnya (Dhurorudin Mashad, 2008:80). Oleh karena itu, rezim Orde Baru mengarahkan sasaran penataan pada masalah kepartaian dan ideologi. Dalam mewujudkan paradigma baru ini, maka diluncurkan dua kebijakan penting:

1.      Aliansi militer-teknokrat, menjalankan fungsi security/political order (pendekatan keamanan), sementara teknokrat menjalankan pembangunan ekonomi (pendekatan kesejahteraan).

2.      Pemerintah membentuk dan membesarkan Golkar sebagai alat rivalitas dan marjinalitas partai.

(Mashad, 2008: 81)

Dengan diluncurkannya dua kebijakan ini, Orde Baru memulai langkah awal dengan depolitisasi partai Islam. Dimulai dengan penolakan rehabilitasi Masyumi dan pembersihan pimpinan eks-Masyumi dalam tubuh Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), kemudian terjadi pemfusian semua partai Islam pada tahun 1973. Depolitisasi ini mencapai puncaknya ketika tahun 1985, PPP sebagai satu-satunya partai Islam diminta untuk mengubah dasar ideologi Islam dengan Pancasila. Permintaan ini berdasarkan SU MPR 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Birokratisasi politik ini memberikan kesadaran baru bagi kelompok Islam. Dakwah di kancah politik praktis tidak lagi menjadi agenda utama, dan sebagai gantinya, kelompok Islam mulai bergumul di bidang pendidikan, sosial, dan budaya.

Tidak lama setelah dikeluarkannya UU No. 3 tahun 1985, Orde Baru kembali mengeluarkan kebijakan mengenai Pancasila sebagai asas tunggal untuk organisasi-organisasi kemasyarakatan melalui UU No. 8 tahun 1985. Organisasi masyarakat diberi waktu dua tahun untuk menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Ormas-ormas Islam bereaksi keras terhadap kebijakan ini. Presiden Soeharto berhasil menenangkan keadaan dengan pidatonya yang berisi tentang Pancasila bukan agama dan tidak akan diagamakan. Tapi dalam prakteknya, rezim Orde Baru bersikap keras terhadap kelompok dan individu yang terang-terangan menolak Pancasila sebagai asas tunggal. Hal ini dapat dibuktikan dengan terjadinya Tragedi Tanjung Priok 1984 dan Gerakan Usroh di Lampung serta penculikan para aktivis, khususnya aktivis dakwah, yang dianggap bertindak subversif dan menggoyang ketahanan negara. NU, yang ingin mengakhiri konflik ini, menjadi pencetus ormas Islam berasaskan Pancasila. Setelah NU, kemudian satu per satu ormas-ormas lainnya melakukan hal yang sama dan diakhiri oleh Muhammadiyah pada tahun 1986.

Selain peraturan partai politik dan keormasan, Pemerintah Orde Baru pun memasuki kampus dengan dikeluarkannya SK No.28 tahun 1974 oleh Menteri P dan K yang membatasi kegiatan-kegiatan Dewan Mahasiswa menyusul aksi dan demonstrasi yang dilakukan mahasiswa dalam mengoreksi kebijakan pemerintah. Lima tahun kemudian, Menteri P dan K mengeluarkan peraturan mengenai NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) yang membatasi eksistensi Gerakan Mahasiswa. Dikeluarkannya kebijakan ini melahirkan format baru gerakan mahasiswa yang pada awalnya marak dengan aksi dan demonstrasi, menjadi aktivitas kelompok-kelompok diskusi. Gerakan Dakwah Kampus, sebagai embrio bagi Gerakan Tarbiyah, pun lahir dari kegiatan-kegiatan diskusi ini.

Mengenai pergerakan Islam di Indonesia pada masa Orde Baru, khususnya Gerakan Tarbiyah, penting untuk dibahas. Karena belum ada tulisan tentang sejarah Gerakan Tarbiyah yang menyeluruh. Penulis sering mendapati sejarah Gerakan Tarbiyah ditulis hanya sepintas lalu, seperti hanya sebagai gambaran awal bagaimana sebuah peristiwa, organisasi, atau partai lahir.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis merumuskan masalah sebagai berikut.

1.      Bagaimana awal perkembangan Gerakan Dakwah Kampus (GDK) yang menjadi embrio bagi Gerakan Tarbiyah?

2.      Siapa tokoh pencetus lahirnya GDK?

3.      Bagaimana sikap Pemerintah terhadap GDK?

4.      Bagaimana resistensi GDK dan para aktivisnya terhadap sikap Pemerintah?

1.3 Tujuan Penulisan

Tulisan ini bertujuan untuk menelusuri dan merekonstruksi ulang pergerakan dakwah kampus hingga gerakan ini meluas di seluruh kampus di Nusantara dan kemudian, pada perkembangannya, menamakan diri sebagai Gerakan Tarbiyah atau Gerakan Pendidikan Islam.

1.4 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif agar mendapatkan gambaran yang utuh, menyeluruh, dan mendalam. Mengenai pengumpulan sumber, penulis menggunakan sumber sekunder dengan melakukan studi literatur dari buku-buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, dan diskusi dengan beberapa aktivis gerakan ini. Buku-buku, skripsi, dan tesis, penulis dapatkan dari Perpustakaan Pusat UI, Perpustakaan FIB UI, dan sebagian buku merupakan koleksi pribadi. Sedangkan jurnal dan artikel, penulis dapatkan dari jurnal langganan UI, yaitu www.jstor.org dan media internet lainnya.

1.5 Sistematika Penulisan

Makalah ini terdiri dari empat bab yang saling berkaitan satu sama lain. Bab I membahas sekilas mengenai sikap kelompok Islam mengenai Piagam Jakarta pada masa Orde Lama. Dalam subbab ini pula, dijelaskan mengenai kebijakan-kebijakan Orde Baru yang sifatnya menekan kelompok ekstrim kanan, terutama kelompok Islam. Landasan teori pada bab II membahas mengenai apa itu Gerakan Islam Transnasional dan pengaruhnya di Indonesia. Sedangkan bab III berisi uraian serta pembahasan dari lahirnya GDK sampai sikap represif pemerintah Orde Baru. Dan bab IV berisi kesimpulan dari makalah ini.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Gerakan Islam Transnasional

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, gerakan adalah pergerakan, usaha, atau kegiatan dalam lapangan sosial, seperti politik, pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan kata transnasional merupakan kata serapan asing yang berarti menembus atau melintas wilayah nasional atau negara. Jadi, Gerakan Islam Transnasional adalah pergerakan Islam yang tidak lagi berada dalam ruang lingkup negara, dalam hal ini Indonesia, namun telah bersifat internasional. Dapat disimpulkan bahwa gerakan ini tidak lagi bertumpu pada konsep negara-bangsa, namun melebihi itu, konsep umat. Gerakan ini didominasi oleh pemikiran fundamentalis-radikal dan secara parsial mengadaptasi gagasan dan instrumen modern.

Imdadun (2003) menyebut gerakan keagamaan ini sebagai gerakan revivalisme atau kebangkitan Islam di Timur Tengah pada tahun 1970-an, bertepatan dengan abad baru hijriyah yaitu abad ke-15. Karena momentum ini terkait dengan kepercayaan umat Islam bahwa setiap abad baru akan melahirkan seorang pembaru (mujaddid) terhadap keyakinan umat dan perbaikan kondisi umat Islam, maka muncul gerakan-gerakan Islam yang berpartisipasi dalam bidang sosial-politik (Rahmat, 2008: 64). Penyebaran gerakan-gerakan Islam ini begitu pesat, melewati batas negara.

Sedangkan van Bruinessen (1992) menyebut kelompok ini dengan gerakan sempalan di Indonesia. Gerakan sempalan yaitu gerakan yang menyimpang atau memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Ortodoksi yang berlaku di sini adalah badan-badan ulama yang berwibawa, seperti MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan Syuriah NU. Gerakan ini dikatakan gerakan sempalan karena poin kedua, yaitu memisahkan diri dari ortodoksi yang berlaku. Namun, dalam masalah akidah dan ibadah, gerakan ini tidak mendapatkan kritik (van Bruinessen, 1992: 18). Syamsuddin (2001) mengklasifikasikan tiga arus besar golongan Islam, yaitu arus formalistik, substantivistik, dan fundamentalis. Oleh Syamsuddin, gerakan ini dimasukkan ke dalam golongan ketiga karena cenderung mengangkat kembali sendi-sendi Islam ke dalam realitas politis sekarang dan berkeyakinan bahwa dua arus mainstream lainnya tidak berhasil menunjukkan Islam sebagai keseimbangan-tandingan dalam merespon sistem politik Indonesia. Golongan ini juga lebih menekankan pada revolusi sebagai pembenaran atas optimisme masa depan (M. Din Syamsuddin, 2001: 163).

Istilah ideologi transnasional sendiri dipopulerkan pertama kali oleh Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, KH. Hasyim Muzadi pada pertengahan tahun 2007 (Dja’far, 2009). Dan BIN mengklasifikasikan Gerakan Islam Transnasional ke dalam 6 golongan, yaitu Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jihadi, Salafi Dakwah dan Salafi Sururi, Jamaah Tabligh, dan Syiah. Berbeda dengan BIN, Dja’far (2009) mengelompokkan Gerakan Islam Transnasional ke dalam 3 kelompok, yaitu gerakan Wahabi yang dikembangkan oleh Abdul Wahab untuk kembali ada as-salaf ash-shalih[1], Ikhwanul Muslimin, dan Hizbut Tahrir. Sedangkan Penulis mengelompokkan Gerakan Islam Transnasional ke dalam 4 kelompok, yaitu Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaah Tabligh, dan Salafi. Pengelompokkan ini atas pertimbangan jumlah kader yang terus meningkat di Indonesia saat ini.

2.2 Gerakan-gerakan Islam yang Bersifat Transnasional

2.2.1 Ikhwanul Muslimin

Ikhwanul Muslimin merupakan organisasi pergerakan Islam kontemporer terbesar di dunia. Ikhwan telah tersebar ke seluruh penjuru dunia, lebih 70 negara di Eropa, Timur Tengah, Asia Tengah, Asia Tenggara, Amerika Serikat, dan Kanada. Didirikan  oleh Syaikh Hasan Al-Banna (1324-1386 H/1906-19449 M) pada bulan April 1928 di Mesir. Tujuan gerakan ini adalah melakukan dakwah Islam yang benar, menyatukan umat Islam, menjaga kekayaan negara untuk menyejahterakan rakyat, meningkatkan keadilan sosial, dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Ikhwan menganut prinsip keterbukaan dan inklusivitas, memiliki nama-nama berbeda di setiap negara tapi disatukan oleh pemikiran dan metodologi dakwah. Metode dakwah Ikhwan yang utama adalah pembentukan kelompok-kelompok kajian (halaqoh).

Sepeninggal Syaikh Hasan Al-Banna, Ikhwan ditekan oleh pemerintah Gamal Abdul Nasser dan menjadi organisasi terlarang. Ikhwan bergerak di bawah tanah hingga wafatnya Presiden Nasser pada 28 Februari 1970. Pada masa Presiden Anwar Sadat, Ikhwan memeroleh pembebasan dalam beberapa tahap. Pemikiran pergerakan Ikhwan dipengaruhi oleh beberapa aliran keagamaan, tapi dalam banyak hal, Ikhwan merupakan kelanjutan dari aliran Ibnu Taimiyah yang berafiliasi ke mazhab Ahmad bin Hambal (Imdadun, 2003: 57). Pemikiran Ikhwan dibangun berdasarkan premis awal bahwa Islam merupakan agama yang syumul atau meliputi seluruh aspek kehidupan. Ajaran tidak hanya mengenai aspek ibadah ritual dan urusan-urusan privat, melainkan termasuk aspek ilmu pengetahuan, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Maka dari itu, sekulerisme merupakan musuh ideologi Ikhwan.

Gerakan Ikhwan sekarang terbagi menjadi dua arus besar, yaitu Ikhwan Tarbiyah dan Ikhwan Jihadi. Ikhwan Tarbiyah merupakan versi resmi yang tidak terlalu radikal namun tujuan utamanya tetap, yaitu mendirikan Daulah Islamiyah. Jalur yang ditempuh bukan melalui jalur kekerasan, melainkan melalui dakwah parlemen. Dakwah parlemen adalah metode dakwah yang dilakukan Gerakan Tarbiyah dewasa ini. Mereka memang tidak mengakui demokrasi, tapi mereka beranggapan bahwa dengan memasuki ranah politik mereka dapat merubah politik Indonesia secara bertahap. Model Ikhwan inilah yang diterima secara luas di beberapa negara, termasuk Indonesia (“Gerakan Islam Transnasional dan Pengaruhnya di Indonesia”,  n.d).

2.2.2 Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir merupakan sebuah partai politik Islam yang didirikan oleh Taqiyuddin An-Nabhany di Al-quds, Palestina pada tahun 1952. Pergerakan HT memiliki agenda yang sama dengan Ikhwan, yaitu menegakkan syariat Islam dalam kehidupan dan menegakkan Daulah Islam. Tapi, perbedaan sangat mendasar dari kedua pergerakan ini adalah penerimaannya terhadap demokrasi. Ikhwan lebih memilih jalan moderat, yaitu memasuki sistem politik negara di mana gerakan ini berada, cara ini disebut dakwah parlemen. Sedangkan HT, dengan terang-terangan, menolak keras demokrasi dan segala bentuk hukum buatan manusia.

Partai ini melakukan pendidikan dan pembinaan umat dengan wawasan Islam, melancarkan pertarungan pemikiran, dan ativitas politik. Dalam rangka menjalankan agenda politiknya, HT menempatkan diri sebagai kekuatan oposisi yang menentang para penguasa yang tidak menerapkan sistem politik Islam dan hukum-hukum Islam. Gerakan paling menonjol yang dilakukan HT adalah mengampanyekan penolakan terhadap sistem politik dari Barat. Mereka menolak konsepsi nasionalisme, demokrasi, sosialisme, sekularisme, kedaulatan rakyat, monarki, dan segala sistem selain sistem Islam.

Sejak berdirinya, partai ini selalu bergerak di bawah tanah dikarenakan selalu menjadi partai yang dimusuhi oleh pihak penguasa. Hal ini disebabkan agenda-agenda perjuangannya bertentangan dengan ideologi negara dan kemapanan politik para penguasa di negara-negara partai ini berada. Walau pergerakannya “timbul-tenggelam”, namun esksistensinya tetap bertahan hingga sekarang, bahkan semakin berkembang luas (Imdadun, 2003).

2.2.3 Jamaah Tabligh

Jamaah Tabligh merupakan gerakan dakwah Islam non-politik dengan tujuan kembali pada ajaran Islam yang kaffah. Tujuan utama gerakan ini adalah membangkitkan jiwa spritual dalam diri dan kehidupan setiap muslim. Gerakan ini didirikan pada akhir dekade 1920-an oleh Maulana Muhammad Ilyas Kandhalawi di Mewat, India. Sebenarnya, nama Jamaah Tabligh hanya sebutan saja bagi gerakan ini. JT, resminya, bukan merupakan kelompok atau ikatan, tapi gerakan muslim untuk menjadi muslima yang menjalankan agamanya, dan gerakan ini hanya satu-satunya gerakan Islam yang tidak memandang asal-usul mazhab atau aliran pengikutnya (Chandra, 2009 paragraf 1).

Pada tahun 1946, penyebarannya telah mencapai Asia Barat Daya, Asia Tenggara, Afrika, Eropa, dan Amerika Utara. JT berkembang sangat pesat, karena ketika berada di sebuah negara, gerakan ini langsung dapat membaur dengan masyarakat lokal. Sifat dakwahnya berpindah-pindah tempat dari masjid ke masjid. Setiap sebulan sekali, mereka melakukan khuruj. Khuruj adalah meluangkan waktu untuk secara total berdakwah dan orang yang melakukan khuruj dilarang meninggalkan masjid tanpa seizin Amir (Chandra, 2009 ch.3).

2.2.4 Salafi

Gerakan Salafi merupakan gerakan non-politik, seperti Jamaah Tabligh dan memiliki tujuan yang sama dengan gerakan Islam kontemporer lainnya: memurnikan ajaran Islam sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Gerakan ini merupakan perpanjangan tangan dari paham Wahabi yang dikembangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1787). Kata Salafi adalah sebuah bentuk penisbatan kepada As-Salaf yang bermakna orang-orang terdahulu (Ikhsan, 2006 paragraf 3). Sedangkan secara terminologis, orang-orang terdahulu ini adalah generasi yang dibatasi oleh sebuah penjelasan Rasulullah SAW dalam hadistnya:

“Sebaik-baik manusia adalah (yang hidup) di masaku, kemudian yang mengikuti mereka, kemudian yang mengikuti mereka…” (HR. Bukhari dan Muslim)

Maka berdasarkan hadits ini, yang dimaksud dengan As-Salaf adalah para sahabat Nabi Muhammad SAM, para tabi’in, kemudian atba’ at-tabi’in. Dari penjelasan ini, maka seorang salafi berarti seorang yang mengaku mengikuti jalan para sahabat Nabi saw, tabi’in dan atba’ al-tabi’in dalam seluruh sisi ajaran dan pemahaman mereka.

2.3 Penyebaran dan Pengaruh Gerakan Islam Transnasional di Indonesia (Era Orde Baru)

Gerakan Islam Transnasional ditengarai memasuki Indonesia sebelum revolusi kemerdekaan. Hal ini dilihat dari ide-ide pemurnian Islam yang berkembang di Indonesia pada awal abad ke-20. Ide pemurnian Islam ini dipengaruhi oleh gerakan PAN-Islamisme yang berkembang di Timur Tengah dengan tokohnya Muhammad Abduh. Sumber-sumber sejarah menyatakan bahwa Agus Salim dan M. Natsir pun aktif dalam konferensi-konferensi Islam tingkat Internasional. Bahkan dalam beberapa diskusi, ada beberapa kelompok yang percaya mengenai adanya campur tangan Ikhwanul Muslimin dalam proses revolusi kemerdekaan Indonesia.

Proses masuknya gerakan ini melalui tiga jalur penting, yaitu alumni mahasiswa Indonesia yang berkuliah di Timur Tengah, hubungan mahasiswa Indonesia dengan organisasi Islam internasional, dan para veteran perang Afghanistan. Sedangkan penyebarannya melalui gerakan usroh di kampus, forum-forum studi Islam, kitab-kitab terjemahan, dan perkenalan dengan ulama-ulama di tempat asal gerakan. Pada era 1970-an, dibandingkan dengan gerakan lain, Ikhwanul Muslimin mengalami peningkatan kader yang signifikan. Walaupun demikian, seperti di negara asalnya, Ikhwanul Muslimin di Indonesia bergerak secara sembunyi-sembunyi bahkan bisa dikatakan tidak ada sama sekali.[2]

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Asas Tunggal Pancasila sebagai Sumber Konflik

Orde Lama jatuh, dan berkuasalah Orde Baru. Bagi golonganIslam, berkuasanya Orde Baru adalah harapan baru bagi mereka setelah penekanan yang dilakukan oleh Soekarno. Tapi, di awal pemerintahannya, Soeharto ternyata menunjukkan sikap antipatinya terhadap golongan Islam dan mulai merangkul golongan sosialis. Pemerintah Orde Baru menjuluki PKI sebagai “ekstrim kiri” dan Islam mendapatkan julukan “ekstrim kanan”. Berbagai sumber menyatakan, sikap Soeharto ini merupakan perwujudan dari paranoia terhadap ancaman kekuatan Islam terhadap kekuasaannya.

Puncak dari sikap represif Orde Baru dinyatakan dalam SU MPR 1978 mengenai Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P-4) dan UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golongan Karya yang menjadikan Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setelah pengaturan mengenai partai politik dan Golkar tersebut, Pemerintah Orde Baru kemudian mengeluarkan UU No. 8 tahun 1985 mengenai pengaturan Pancasila sebagai anggaran dasar organisasi-organisasi kemasyarakatan.

Kebijakan Pemerintah tersebut mendatangkan polemik di berbagai ormas Islam karena Presiden soeharto menawarkan tiga konsep penerapan Pancasila, yaitu: 1) Pribadi Pancasila; 2) Masyarakat Pancasila; dan 3) Negara Pancasila. Menurut Soeharto, Pancasila bukan saja hanya dimiliki namun diresapi dalam kehidupan sehari-hari (Syukur, 2003: 33). Namun pada akhirnya, ormas-ormas Islam ini memilih untuk berdamai dengan Pemerintah dan menjadikan Pancasila sebagai anggaran dasar ormas-ormas tersebut.

Berbanding terbalik dengan ormas-ormas Islam tersebut, para aktivis dakwah kampus menolak keras Pancasila. Mereka memiliki konsep alternatif lain, yaitu konsep Islam mengenai Pribadi, Keluarga, Masyarakat, Negara, dan Khilafah Islamiyah. Menurut mereka, menerima Pancasila berarti melakukan tindakan syirik. Selain itu, konsep nasionalisme menurut mereka sama dengan paham ashobiyah (kesukuan) dalam bentuk baru.

Setelah depolitisasi Islam dan NKK/BKK, golongan Islam memutuskan untuk berdakwah di bidang selain politik, yaitu sosial, budaya, pendidikan, dan sebagainya. Maka pada periode 1970-1990, bermunculan para cendekiawan muslim (Tebba, 1993). Hal ini terjadi pula pada para aktivis dakwah. Mereka memilih cara bergerak secara sembunyi-sembunyi karena pada periode itu, penangkapan para aktivis dakwah Islam begitu marak.

3.2 Gerakan Tarbiyah

Gerakan Tarbiyah lahir di Indonesia terinspirasi oleh berbagai pemikiran Ikhwanul Muslimin. Proses perkenalan para aktivis Tarbiyah di Indonesia dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin melalui dua cara. Pertama, perkenalan terjadi melalui ‘Imaduddin Abdulrahim yang terlibat dalam jaringan dakwah Islam internasional serta aktivitas di Angkatan Belia Islam di Malaysia hingga membuka kesempatan padanya berkenalan dengan pemikiran gerakan Timur Tengah tersebut (Imdadun, 2003: 99). Kedua, perkenalan melalui alumni lembaga pendidikan di Timur Tengah. Para alumnus ini berinteraksi langsung dengan para aktivis Ikhwanul Muslimin di Timur Tengah dan menyebarkannya ke Indonesia.

Pada awalnya, gerakan ini belum dinamakan “Tarbiyah” dan masih berupa jaringan usroh. Dalam beberapa sumber, dikarenakan berupa jaringan usroh maka gerakan ini disebut Gerakan Usroh (Imdadun, 2003; Abdul Syukur; 2003; Rahmat: 2008). Usroh adalah sebuah kelompok pengajian kecil yang berjumlah 6-12 orang dengan keanggotaan bersifat homogen, baik dari segi latar belakang pendidikan, jenis kelamin, maupun usia. Sesama anggota usroh diharuskan untuk melakukan kegiatan ta’aruf (saling mengenal), tafahum (saling memahami), dan tafakul (saling membantu) (Syukur, 2003: 38). Jadi, di antara anggota usroh tidak hanya mengenal identitas pribadi, melainkan memahami secara mendalam latar belakang sosial, ekonomi, politik, dan pendidikannya. Dapat dikatakan, usroh seperti keluarga, karena suka dan duka salah satu anggota merupakan suka dan duka anggota lainnya. Pembentukan usroh bertujuan untuk membangun pribadi para kader dakwah untuk mencapai lima konsep Ikhwanul Muslimin, yaitu Pribadi, Keluarga, Masyarakat, Negara, dan Khilafah Islamiyah.

3.2.1 Masjid Kampus: Pusat Kajian Keislaman

Masjid kampus pertama di Indonesia adalah Masjid Salman ITB dengan proses pendirian memakan waktu lama. Ini dikarenakan pelarangan yang dilakukan rektor ITB. Ia berpikiran bahwa jika mahasiswa Islam ingin mendirikan masjid, nanti mahasiswa lainnya akan menuntut untuk mendirikan tempat ibadah pula. Kemudian pada tahun 1972, bangunan fisik masjid Salman selesai dibangun dan digunakan salat Jumat pada tahun yang sama. Pada perkembangan selanjutnya, masjid Salman tidak hanya digunakan sebagai tempat salat saja, melainkan dijadikan sebagai pusat kegiatan keislaman yang meliputi program baitul mal, pengembangan sarana informasi keislaman, dokumentasi, dan perpustakaan, program pembinaan, pelayanan jamaah, pengkajian keislaman, serta kegiatan sosial-masyarakat. Sedangkan yang dengan sasaran mahasiswa, masjid ini dikembangkan menjadi tempat penempaan para aktivis dakwah (Muhammad Imdadun, 2003: 100). Kemudian ‘Imaduddin Abdulrahim, salah satu pencetus didirikannya masjid Salman, menjadikan masjid Salman sebagai basis LMD (Latihan Mujahid Dakwah) pada tahun 1971.

Ketika kebijakan NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kampus) diterapkan, mahasiswa kesulitan untuk mengaktualisasikan dirinya, terutama dalam kegiatan politik praktis dengan cara mengoreksi kebijakan pemerintah. Kebijakan ini tetap memperbolehkan kehidupan kampus berpolitik, akan tetapi lingkup politik hanya terfokus dalam kampus dan berupa diskusi atau wacana serta tokoh-tokoh nasional tidak diperbolehkan untuk berpolitik di kampus (Whayudha, 2009). Akibatnya, banyak mahasiswa yang melakukan kegiatan di bawah tanah. Mereka yang bergerak di bawah tanah ini salah satunya adalah mahasiswa yang melakukan pembinaan keagamaan, terutama tentang moralitas dan pemahaman agama Islam seperti pemahaman Ikhwanul Muslimin mengenai Islam. Metode yang dilakukan berbeda dari kebiasaan, seperti bedah buku, seminar keagamaan, dan mempelajari gerakan Islam di dunia.

Kegiatan ini, selain mahasiswa ITB, dilakukan pula oleh mahasiswa UI di masjid Arief Rahman Hakim (ARH) yang terletak di kampus UI Salemba. Penggunaan masjid sebagai pusat kajian Islam melalui berbagai pertimbangan, salah satunya adalah karena masjid adalah media yang tidak bersentuhan secara langsung dengan politik kampus.

3.2.2 Kaderisasi Gerakan

Kegiatan keagamaan yang dilakukan Gerakan Dakwah Kampus mulanya pada tahun 1980-1984 merupakan kegiatan yang bersifat tidak resmi. Prioritas Aktivis Dakwah Kampus (ADK) pada periode tersebut adalah mendapatkan mahasiswa muslim yang memahami Islam dan dakwah secara menyeluruh (syumul) dan integral (syamil), belum sampai pada gerakan yang bersifat kelembagaan. ITB rupanya telah terlebih dahulu melakukan kegiatan keagamaan bernama Latihan Mujahid Dakwah atau LMD yang diprakarsai oleh ‘Imaduddin Abdulrahim pada tahun 1971 sepulang dari Malaysia. Kabar mengenai pelatihan ini kemudian menyebar hingga ke beberapa kampus di Indonesia, seperti UI, IPB, dan UGM. Kemudian, para ADK mengirimkan perwakilan untuk mengikuti kegiatan tersebut.

LMD merupakan suatu model latihan dakwah yang dilakukan dengan cara pembentukan kelompok-kelompok kecil dan dibimbing oleh seorang mentor untuk membicarakan segala kehidupan dari cara pandang Islam. Metode yang digunakan oleh LMD dinamakan Nilai-nilai Dasar Islam (NDI) (Whayudha, 2009: 30). LMD ketiga diadakan pada tahun 1974 dan terbuka bagi para mahasiswa ITB yang berminat. Sebelum kegiatan berlangsung, peserta diseleksi terlebih dahulu melalui proses wawancara yang dilaksanakan sendiri oleh ‘Imaduddin. Peserta juga diwajibkan mengikuti psikotes. LMD ketiga ini diadakan selama lima hari lima malam di Kompleks Masjid Salman ITB dan segala kebutuhan, termasuk konsumsi, dijamin oleh Masjid Salman ITB.

“Setiap peserta LMD diwajibkan menghapal sejumlah ayat Al-Quran dan harus sudah tuntas pada malam baiat. Oleh karena itu, setiap waktu luang selalu kami gunakan untuk membaca dan menghapal ayat-ayat yang diwajibkan tersebut. Kegiatan LMD setiap hari dimulai satu jam sebelum salat subuh dan kegiatan salat malam dilakukan sensiri-sendiri. Kegiatan harian berakhir sekitar pukul 22.00. Bang ‘Imad selalu menekankan bahwa dalam setiap kegiatan peserta harus dalam keadaan segar dan bisa menggunakan pikirannya secara kritis dan cerdas…Bang ‘Imad selalu mengatakan bahwa LMD bukanlah indoktrinasi. Karenanya, para peserta harus mengkritisi setiap materi yang disampaikan pembimbing.” (Jimly Asshiddiqie, dkk., 2002: 217).

LMD cukup diminati oleh mahasiswa karena disampaikan secara informal dan menarik. Respon positif ini didorong pula oleh keadaan kampus yang dibatasi oleh NKK/BKK. Pesertanya yang terdiri dari mahasiswa berbagai kampus di Indonesia menjadikan LMD mulai tersebar di kampus-kampus tersebut atas prakarsa alumni LMD sebelumnya. Bentuk kegiatan LMD pun diadopsi oleh berbagai kampus, seperti UI, UGM, IPB, dan sebagainya.

3.2.3 Perkembangan Awal Dakwah Kampus

Akibat dari keikutsertaan para mahasiswa berbagai kampus dalam kegiatan LMD adalah semakin menyebarnya pemikiran Ikhwanul Muslimin. Kemudian pada tahun 1983-1984, Gerakan Dakwah Kampus mulai muncul ke ranah publik (ammah). Para aktivis dakwah kampus melakukan pembentukan kelompok-kelompok kecil (usroh, mentoring, atau halaqoh) sebagai bentuk dakwah personal atau dakwah fardhiyah. Dakwah personal ini merupakan senjata utama para ADK dalam berdakwah, karena mereka berusaha untuk tetap hati-hati walaupun Pemerintah Orde Baru sudah mulai terbuka bagi pergerakan Islam pada tahun 1984. Gerakan Dakwah Kampus pun pada awalnya merupakan gerakan tidak tampak dan dikenal dengan istilah Organisasi Tanpa Bentuk (OTB) (Whayudha, 2009: 32). Bahkan pihak kampus pun tidak mengetahui ada kelompok mahasiswa yang melakukan pengajian-pengajian.

Kemunculan Gerakan Dakwah Kampus berasal dari bawah ke atas, bukan atas ke bawah. Maka ketika para kadernya semakin bertambah, muncul lah para tokoh dan lembaga dakwah kampus seperti pada masa kini.

Aktivitas Gerakan Dakwah Kampus mulai tertata pada tahun 1984, instrumen dakwahnya bukan hanya melalui masjid, melainkan melalui prestasi akademis. Pada tahun yang sama, aktivitas dakwah kampus mulai merambah ke wilayah eksternal kampus.

3.3 Tokoh Gerakan Tarbiyah

3.3.1 Muhammad ‘Imaduddin Abdulrahim

Muhammad ‘Imaduddin Abdulrahim, atau biasa dipanggil Bang ‘Imad, dilahirkan pada tanggal 21 April 1931 di Langkat, Sumatera Barat. Ia lahir di sebuah kota yang dikenal sebagai kota dengan tradisi keulamaan dan keislaman yang kuat. Keluarganya merupakan keluarga terpandang dan terdidik, khususnya dalam bidang keagamaan. Sejarah kehidupan pergerakan Islam tokoh pencetus LMD ini cukup panjang. Dididik oleh seorang ayah yang ulama dan sejak remaja telah masuk Hizbullah.

Pada tahun 1953, ‘Imaduddin menjadi mahasiswa ITB dan langsung ikut Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Tahun berikutnya, ‘Imaduddin diangkat sebagai ketua penerimaan calon anggota baru HMI. ‘Imaduddin juga pernah menjadi Ketua Pimpinan Pusat Lembaga Mahasiswa Islam (LDMI) HMI. Ketika panitia pendirian masjid Salman dibentuk oleh Profesor Tubagus Sulaiman pada tahun 1958, ‘Imaduddin begitu gigih memperjuangkan kepada rektor ITB.Selain itu, ia pun aktif dalam berbagai organisasi internasional seperti WAMY, Angkatan Belia Islam Malaysia, dan IIFSO. Pesentuhannya dengan jaringan Islam internasional menjadi jalur perkenalannya dengan pemikiran Ikhwanul Muslimin.

Sosok ‘Imaduddin terkenal sebagai pribadi yang tegas dan keras. Ia tidak takut oleh tindakan represif Pemerintah Orde Baru. Bahkan ketika diperingatkan oleh pengurus masjid Al-Azhar agar tidak terlalu ‘keras” saat ceramah karena ada intel Soeharto, Bang ‘Imad tidak peduli. Ia telah mendapatkan cap “bermasalah” dan “patut dicurigai” oleh Pemerintah Soeharto. Setelah peristiwa Al-Azhar, ‘Imaduddin memberikan ceramah di UGM. Saat itu, ia mengatakan bahwa orang yang mendirikan kuburan sebelum mati adalah Fir’aun padahal ketika itu Soeharto sudah membangun kuburannya di Istana Giri Bangun. Tidak lama kemudian, ‘Imaduddin ditangkap oleh intel. Walaupun ditangkap, ‘Imaduddin sama sekali tidak menampakkan ketakutan. Karena ia merasa, ia hanya menyampai ayat-ayat Al-Quran, tidak lebih.

3.3.2 Rahmat Abdullah

Syaih Tarbiyah, begitulah julukan bagi Rahmat Abdullah karena perannya yang begitu besar dalam perkembangan dakwah Gerakan Tarbiyah. Ia lahir di kawasan Kuningan, Jakasrta Selatan, pada tanggal 3 Juli 1953. Sebagai orang Betawi, ia lebih bangga jika tanah kelahirannya disebut Jayakarta. Hal ini dikarenakan nama tersebut merupakan nama yang diberikan oleh Pangeran Fatahillah, sedangkan Betawi berasal kata Batavia pemberian penjajah Belanda.

Ketika remaja, Rahmat Abdullah adalah seorang yang tekun mempelajari Islam, mulai dari membaca Al-Quran, baca-tulis Arab, kajian akidah, akhlak, dan fikih. Pada tahun 1960-an, Rahmat termasuk aktivis demonstran anggota KAPPI dan KAMI atau lebih dikenal dengan aktivis angkatan ’66. Saat itu beliau masih duduk di bangku SMP.

Oleh karena kurangnya perhatian sekolah terhadap masalah agama, Rahmat pindah sekolah ke Ma’Hadi Asy-Syafi’iyah di Matraman, Jakarta. Di Ma’had ini, diketahui kecerdasan Rahmat yang ‘meloncat’ dari kelas tiga ke kelas lima MI.

Pada tahun 1980-an, Rahmat sempat akan diberangkatkan ke Kairo bersama empat rekannya dikarenakan demonstrasi yang mereka lakukan. Namun, kesempatan itu gagal karena adanya fitnah di kalangan internal. Tokoh-tokoh yang ia kagumi adalah Hasan Al-Banna, Sayyid Qutub, dan beberapa tokoh nasional, seperti HOS Tjokroaminoto dan Muhammad Natsir. Ia pun sempat berdiskusi dan berguru dengan tokoh nasional, seperti Muhammad Natsir, Mohammad Roem, dan Syafrudin Prawiranegara.

Rahmat Abdullah bersama Hilmi Aminudin, dan beberapa tokoh pemudal Islam pada masa itu bergabung dalam Harakah Islamiyah atau Pergerakan Islam yang terinspirasi dari pergerakan Ikhwanul Muslimin. Kemudian, ia bertemu dengan rekan-rekannya yang memiliki ide dan pemikiran sama. Bersama mereka, ia berjuang melalui bidang pendidikan Islam, kaderisasi, dan pengajian hingga menghasilkan kader yang bertambah terus-menerus. Dalam wadah dakwah ini, Rahmat juga merintis sebuah majalah bernama Sabili yang diminati oleh sebagian besar pemuda Islam. Namun sayang, Pemerintah Orde Baru melarang penyebaran majalah ini. Ternyata Rahmat dan kawan-kawannya pantang menyerah, mereka terus menyebarkan Sabili di bawah tanah.

3.4 Sikap Represif Pemerintah Terhadap Gerakan Islam

3.4.1 Kasus Jilbab

Kasus jilbab adalah kasus mengenai pelarangan jilbab yang terjadi sepanjang tahun 1980-an. Pelarangan ini berdasarkan Surat Keputusan (SK) 052/C/Kep/D/82 yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (P dan K) pada tanggal 17 Maret 1982 mengenai peraturan bentuk dan penggunaan seragam sekolah di sekolah  negeri. SK ini bersifat nasional dan diatur langsung oleh Departemen P dan K (Alatas, 2007).

Awal kemunculan jilbab dimulai ketika diadakan pelatihan-pelatihan seperti LMD di ITB dan kajian-kajian keislaman. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, pencetus LMD dipengaruhi oleh pemikiran Ikhwanul Muslimin mengenai penerapan Islam dalam segala aspek kehidupan. Maka dari itu, pemakaian jilbab menjadi hal yang paling ditekankan karena jilbab adalah  pakaian wajib bagi setiap muslimah yang telah baligh, seperti dalam Q.S. Al-Ahzab: 59 dan An-Nuur: 31.

Tapi pemahaman para siswi dan mahasiswi berbeda dengan pemahaman Pemerintah yang notabene anti-Islam. Alatas (2007) mencatat kasus paling awal yang terekam dari keseluruhan kasus pelarangan jilbab di sekolah-sekolah negeri terjadi pada tahun 1979. Para siswi berjilbab adalah siswi Sekolah Pendidikan guru (SPG) Negeri Bandung. Kemudian tahun 1980, terjadi pelarangan jilbab di SMAN 3 Bandung dan SMAN 4 Bandung.

Sepanjang periode 1979-1991, kurang lebih ada 39 kasus pelarangan jilbab yang di berbagai kota, seperti Bandung, Bekasi, Jakarta, dan Surabaya. Penyelesaian kasus ini pun bermacam-macam, dari berakhir damai, skorsing, ditekan oleh pihak sekolah, sampai berakhir ke pengadilan. Walau demikian, sebagian besar kasus berakhir damai.

Pada tahun 1991, pemakaian jilbab di beberapa kota besar sudah tidak dilarang lagi. Hal ini disebabkan beberapa hal, salah satunya sikap politik Pemerintah Orde Baru yang mulai mendekati kelompok Islam. Akan tetapi, jilbab sampai tahun 2000-an masih menjadi masalah di berbagai tempat.

3.4.2 Penangkapan Para Aktivis Dakwah

Berbagai sumber telah menjelaskan bahwa sikap Soeharto yang antipati terhadap gerakan Islam adalah kesadarannya terhadap ancaman kekuatan Islam yang akan menggoyang kekuasaannya. Wahdah Islamiyah (2009) menyatakan bahwa setelah terjadi konflik antara Pemerintah dan golongan Islam, dalam hal ini Daulah Islamiyah atau DI, Pemerintah memulai berbagai rekayasa untuk menghancurkan kekuatan umat Islam. Salah satu tokoh yang terkenal pada masa itu adalah Benny Moerdani, seorang intel Pemerintah yang melakukan berbagai konspirasi untuk menangkap para aktivis Islam.

‘Imaduddin Abdulrahim, seorang pencetus LMD dan da’i yang memiliki pemikiran tegas dan keras ditangkap pada tanggal 23 Mei 1978 karena ceramah-ceramahnya yang bersifat subversif. Namun karena tuduhannya tidak jelas, ia kemudian dibebaskan.

Ismail Sunny, seorang pengurus ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia) yang berdiri pada tahun 1990 . Ditangkap dua kali oleh Pemerintah. Pertama kali ditangkap pada tahun 1978 setelah menyampaikan kesaksian terhadap masalah inkonstitusional di Indonesia pada akhir Desember 1977. Penangkapan kedua terjadi pada tahun yang sama karena ceramah-ceramah di kampus. Bersama dengan Ismail Sunny, juga ditahan Mahbub Djunaidi dan Bung Tomo. Dalam penahanan inilah, Ismail berkenalan dengan ‘Imaduddin.

Selain ‘Imaduddin dan Ismail, masih banyak lagi para aktivis dakwah yang ditangkap oleh Pemerintah. Salah satunya adalah penangkapan yang dilakukan oleh Pemerintah pada peristiwa Tanjung Priok 1984, penangkapan terhadap gerakan usroh Abdullah Sungkar di Lampung tahun 1989, dan salah satu tokoh Masyumi, Muhammad Natsir.

BAB IV

KESIMPULAN

Dari penelitian ini, ditemukan bahwa walaupun Pemerintah Orde Baru melakukan penekanan terhadap pergerakan Islam, namun gerakan Islam tetap bertahan melawan sikap represif tersebut. Penangkapan-penangkapan para aktivis dakwah bukannya menjadikan mereka ketakutan, namun menambahkan semangat perjuangannya. Hal ini dibuktikan dengan semakin marak dan meluasnya gerakan Islam. jumlah para aktivis dakwah kampus pun semakin meningkat.

Ada beberapa faktor penyebab gerakan Islam masih bertahan dan semakin menguat hingga rezim Orde Baru runtuh. Pertama, para aktivis dakwah bergerak secara sembunyi-sembunyi. Setiap kegiatan, mereka lakukan jauh dari pusat kegiatan kampus dan pemerintahan. Selain itu, tempat dilakukan kegiatan selalu berpindah-pindah agar tidak mudah dilacak. Kedua, Pemerintah melakukan politik akomodasionis di akhir tahun 1980-an (Syamsudin, 2001). Ketiga, para aktivis dakwah kampus melakukan kegiatannya dengan alasan aktivitas kampus (Whayudha, 2009).

DAFTAR REFERENSI

Buku

Asshiddiqie, Jimly, dkk. (2002). Bang ‘Imad: Pemikiran dan Gerakan Dakwahnya. Jakarta: Gema Insani Press.

Boland, B.J. (1992). Pergumulan Islam di Indonesia 1945-1970 (Saafroedin Bahar, Penerjemah). Jakarta: PT. Grafiti Pers.

Imdadun, Muhammad. (2003). Transmisi Gerakan Revivalisme Islam Timur Tengah ke Indonesia 1980-2002 (Studi Atas Gerakan Tarbiyah dan Hizbut Tahrir). Program Pascasarjana FISIP UI.

Mashad, Dhurorudin. (2008). Akar Konflik Politik Islam di Indonesia. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.

Rafika, Prima. (2009). Sikap Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia (DDII) terhadap Penerbitan Buku Pendidikan Moral Pancasila (PMP) 1980-1982. FIB UI.

Rahmat, M. Imdadun. (2008). Ideologi Politik PKS (edisi ke-3). Yogyakarta: LKiS.

Syamsuddin, M.Din. (2001). Islam dan Politik Era Orde Baru. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.

Syukur, Abdul. (2003). Gerakan Usroh di Indonesia: Peristiwa Lampug 1989. Yogyakarta: Ombak.

Tebba, Sudirman. (1993). Islam Orde Baru: Perubahan Politik dan Keagamaan. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya.

Whayudha Kusuma Wijaya. (2009). Perkembangan Nuansa Islam Universitas Indonesia (SALAM UI) sebagai Gerakan Dakwah Kampus 1998-2003. FIB UI.

Jurnal

Abdussomad. Islam dan Politik dalam Era Orde Baru: Format Baru Nasionalisme Islam dan Implikasi Politiknya dalam Kesadaran Kebangsaan dan Integrasi Nasional. Majalah Ilmu-Ilmu Sosial Indonesia, No.2, 1994 Tahun XXI.

Van Bruinessen, Martin. Sectarian Movements in Indonesian Islam: Social and Cultural Background. Ulumul Qur’an vo.III no. 1, (1992): 16-27.

Artikel

Alatas, Alwi. (2007). Penelitian Kasus Jilbab. Diunduh pada 21 Maret 2010 dari http://alwialatas.multiply.com/journal.

Chandra, Muhammad. (2009). Sejarah Jamaah Tabligh. Diunduh pada 16 Desember 2010 dari http://ustadchandra.wordpress.com.

Dja’far, Alamsyah M. (2009) Memahami Gerakan Islam Transnasional: Sebuah Pengantar. Diunduh pada 25 November 2010 dari http://pmii-ciputat.or.id.

Ikhsan, Muhammad. (2006). Gerakan Salafi Modern di Indonesia: Sebuah Upaya Membedah Akar Pertumbuhan dan Ide-ide Substansialnya. Diunduh pada 25 November 2010 dari www.wahdah.or.id.

BIN. (n.d.). Gerakan Islam Transnasional dan Pengaruhnya di Indonesia. Diunduh pada 20 November 2010 dari www.unhas.ac.id.


[1] As-salaf ash-shalih merupakan tiga generasi pertama sahabat Nabi Muhammad SAW.

[2] Penulis menyimpulkan demikian karena sumber-sumber mengenai gerakan ini terbatas, walaupun pada tahun 1980-an banyak mahasiswa yang tertarik dengan Ikhwanul Muslimin. Sebagian besar buku-buku bertema Islam pada masa Orde Baru bahkan tidak menyinggung mengenai gerakan ini dan cenderung memaparkan mengenai munculnya para cendekiawan muslim dan keadaan ormas-ormas Islam yang sudah mapan di Indonesia.

Tinggalkan komentar

Filed under islam, pergerakan islam

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s